Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka atau Uhamka Jakarta, menyimpulkan aksi terorisme yang muncul dengan nama jihad merupakan ekspresi ketidakpuasan pada kondisi yang ada.
"Sebagian besar atau 40 persen partisan hanya mengasosiasikan jihad dengan kata 'berjuang' dan 'amal sholeh', dan hanya 16 persen yang mengasosiasikan dengan 'perang," kata juru bicara Tim Survei tentang "Terorisme dan Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pemerintah" dari Lemlit Uhamka, Subhan El Hafiz di Jakarta.
Dosen Fakultas Psikologi Uhamka itu mengatakan aksi terorisme yang muncul diperkirakan berasal dari pengkristalan kelompok yang 16 persen tersebut. "Pertanyaan lain yang mendukung kesimpulan di antaranya data yang menunjukkan 62 persen partisan menyatakan tidak ada penghinaan terhadap Islam dalam sebulan terakhir ini, ujarnya.
Bahkan dari partisan yang menyatakan ada penghinaan terhadap Islam, 19 persen di antaranya menyatakan "aksi kekerasan atas nama Islam" dan tujuh persen menyatakan "aliran sesat" sebagai bentuk penghinaan terhadap Islam yang diketahuinya. "Hasil ini memperlihatkan bahwa perbedaan keyakinan memiliki kemungkinan kecil sebagai pemicu ketidakpuasan yang berujung pada terorisme," katanya.
Menurutnya, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia bukan berasal dari hubungan antaragama namun lebih pada ekspresi ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada seperti aspek keadilan dan kesenjangan sosial. Karena itu, lanjutnya, pendekatan negara dalam menyikapi aksi terorisme harus mulai dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kepuasan.
"Pada kelompok ini, pembinaan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sosial dalam upaya menurunkan taraf ketidakpuasan merupakan cara yang paling efektif mencegah terorisme," ujarnya.
Namun demikian, menanggapi pertanyaan tentang penilaian terhadap pemerintah saat ini jika dikaitkan dengan agama, 55 persen partisipan mengatakan pemerintah sudah adil dan hanya 15 persen yang mengatakan tak adil.
Berangkat dari hasil penelitian ini, para tokoh agama juga memiliki penilaian tersendiri. Ulama menilai para pelaku tindakan kekerasan dan terorisme di Indonesia selalu menggunakan Alquran dan Hadis sebagai legitimasi. Karena itu, tak heran ketika para pelaku mengklaim dirinya sebagai pembela agama dan menganggap diri serta kelompoknya yang paling benar.
Para tokoh agama menilai, anggapan pelaku tindakan kekerasan dengan menggunakan dalih Alquran dan Hadis sebagai pembenar menunjukkan bahwa para pelaku kekerasan tidak memahami Alquran dan Hadis secara kaffah (komprehensif, red).
Seperti yang dilansir dalam laman Lazuardi Birru, Dr KH Abdul Malik Madani, MA, Khatib ‘Am Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mengatakan, bahwa mereka yang menggunakan Alquran sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan karena mereka memahami ayat Alquran secara tekstual, tidak secara kontekstual.
“Mereka adalah orang-orang tekstualis yang biasa berpikir hitam dan putih. Ayat-ayat qital diterapkan dalam konteks kehidupan yang damai seperti Indonesia, jelas itu tidak bisa,” kata Dosen Ilmu Tafsir ini menjelaskan.
Ayat qital, lanjut Kyai Malik, memang ada dan berlaku dalam Alquran, tetapi dalam situasi perang. Menurut dia, ketika umat Islam berada dalam situasi perang pada zaman nabi, maka berlakulah ayat tersebut. “Namun ketika kita hidup dalam kedamaian, dalam sebuah nation state seperti Indonesia ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menerapkan ayat qital dalam konteks yang seperti itu,” demikian Mantan Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga ini menjelaskan.
Hal senada juga disampaikan KH Abdul Muhaimin, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat Yogyakarta. Menurut dia, para pelaku kekerasan menggunakan Alquran sebagai pembenar karena mereka menafsirkan ayat-ayat Alquran sangat skriptural dan tekstual.
Selain itu, lanjut Kyai Muhaimin, dalam mengelaborasi Alquran sangat parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. “Mereka tidak memahami azbabun nuzul dari turunnya ayat Alquran tersebut. Alquran sebagai firman Allah memiliki bahasa yang sangat baliq, bahasa yang sangat final,” kata aktivis lintas agama ini.
Pemerintah sendiri mempunyai harapan bagi terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kokoh selama mengedepankan toleransi. Wakil Menteri Agama, Prof Dr Nasaruddin Umar mengatakan, pergolakan yang terjadi di belahan nusantara ini tidak akan mempengaruhi kondisi Indonesia yang beragam dan penuh kedamaian apabila tetap mengedepankan sikap toleransi.
Dalam hal ini, peran masyarakat dan ormas Islam sangat berperan penting memberikan kontribusi lahirnya sikap toleransi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural tersebut. “Selama ada ormas yang mengedepankan sikap toleransi, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maka selama itu pula Indonesia akan kokoh dan tak tergoyahkan,” kata Nasaruddin, seperti dikutip laman NU Online, (02/04).
Menurut Wamenag, pemerintah khususnya Kementerian Agama sangat berkepentingan dan wajib hukumnya mempertahankan eksistensi keberadaan ormas-ormas keagamaan yang mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai. Saat ini, lanjut Nasaruddin, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada persoalan yang sangat komplek, atas nama reformasi keadaban publik diacak-acak, atas nama demokrasi kesantunan sosial disingkirkan, atas nama HAM nilai-nilai agama diabaikan, atas nama keterbukaan fitnah dan su'udzon sudah merajalela, atas nama kebebasan pers aib orang dibongkar, atas nama kebebasan mimbar akhlakul karimah dihilangkan, dan lain sebagainya.
Harapan pemerintah ini pastinya menjadi harapan kita semua masyarakat di tanah air, yang tentunya menginginkan hidup dalam kedamaian dan persatuan. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua apabila nilai-nilai toleransi kita pupuk agar tidak ada lagi konflik horisontal, dan jatuh korban sia-sia. Serta tentunya pemerintah disemua lembaga menciptakan iklim demokrasi, keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan agar tidak ada lagi prilaku radikalisme dan terorisme berlatar belakang ketidakpuasan dan kondisi perekonomian. Wallahu a’lam bisshowab (berbagai sumber/dod)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar