Pemahaman Keberagaman, Solusi Maraknya Kekerasan Agama

Ainul Yaqin

Perbedaan ibarat dua mata pisau yang saling berlawanan. Di satu sisi tumpul, namun di sisi lain tajam. Di dalamnya terdapat potensi negatif dan positif yang menjadi konsekuensi dari perbedaan itu. Namun potensi tersebut bisa dikendalikan dan dirawat sehingga aura negatif yang ada, justru  menjadi positif. Misalnya kekerasan berlabel agama yang kerap muncul dari perbedaan bisa diminimalisir melalui pemahaman keberagaman dan toleransi. Sikap saling menghargai tersebut dapat menjadikan perbedaan sebagai sesuatu yang dinamis (positif).

Dosen Fakultas Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ainul Yaqin mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan agar perbedaan tidak menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan cara saling menghargai dan memahami perbedaan yang ada. Hal tersebut bisa dilakukan melalui sarana pendidikan.

Penulis buku “Pendidikan Multikulturalisme” ini mengatakan, pendidikan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pendidikan dan pemahaman kemajemukan ini sebagai upaya preventif untuk semakin mengecilkan benih ide-ide radikalisme yang muncul karena perbedaan.

“Pendidikan sangat berperan. Tapi kemauan pemerintah, hukum dan pemerataan ekonomi harus bersinergi, sehingga lambat laun radikalisme itu bisa terkikis. Kalau dihilangkan mungkin agak susah. Saya kira di negara lain seperti Amerika dan Eropa juga masih ada persoalan radikalisme ini,” kata Ainul Yaqin

Penculikan Anak Orang Kaya, Modus Baru Pendanaan Teroris?

Fadlun, berbaju tahanan, penculik anak tiri pedangdut Nassar

Aparat kepolisian telah membekuk penculik anak tiri pedangdut Nassar, Siti Nurjanah (Nana) di daerah Cibubur, Cileungsi, Bekasi Jawa Barat pada Sabtu (26/1) kemarin. Di antara sejumlah barang bukti yang disita, petugas menemukan beberapa hal yang diduga berkaitan dengan jaringan teroris Tanah Air. Seandainya terbukti, maka penculikan anak kaya merupakan modus baru penggalangan dana aksi teroris (fai’).

Kepala bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto tak menampik analisa tersebut. Pasalnya penculik meminta tebusan uang sebesar Rp.4 Milyar kepada orang tua Nana yaitu Nassar dan Muzadalifah.

 ”Analisa itu ada. Selama ini ‘kan biasanya kelompok teror mencari dana dengan merampok bank atau toko emas. Ini bisa dikaitkan, tapi perlu pendalaman lebih lanjut. Jika memang terbukti bagian dari fai’ itu merupakan modus baru,” kata Rikwanto, Senin (28/1/2013) di Mapolda Metro Jaya.

Dugaan tersebut mencuat usai polisi menemukan tata cara membuat bom sederhana dan merampok bank di laptop milik Fadlun Haryanto (29), tersangka penculik Nana. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan tiga kantong potasium, bahan kimia cair, alumunium foil, dan buku bertemakan jihad di rumah kontrakan Fadlun.

Secara pribadi Rikwanto menduga, pelaku merupakan salah satu anggota kelompok garis keras atau teroris. Untuk mendalami temuan tersebut, Polda Metro Jaya menyerahkannya kepada pihak Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

“Densus akan berusaha cari benang merah kaitan oleh kelompok mana, hubungan dengan siapa, kerjanya di mana dan barang-barang itu digunakan untuk apa,” ucap Rikwanto.

Selain itu, sambungnya, pihak Densus juga akan mencari tahu terkait tujuan sang pelaku dalam mencari dana dalam jumlah besar.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah sempat sepekan lebih Nana diculik, petugas kepolisian dapat menemukan Nana di sebuah rumah kontrakan bersama dua pelaku penculikan. Satu pelaku atas nama Fadlun berhasil ditangkap, namun pelaku lainnya atas nama Asep berhasil melarikan diri. Karena berusaha melawan, Fadlun ditembak di bagian kaki. 

Psikolog: Orang yang Berpikir Doktriner Mudah Direkrut Menjadi Teroris

Orang yang mudah didoktrin dan dikader untuk jadi teroris adalah mereka yang cenderung berpikir hitam putih dan memiliki pemahaman yang fundamentalis. Bibit-bibit seperti ini mudah untuk didoktrin menjadi teroris. Hal tersebut diungkapkan Psikolog Prof Dr Hamdi Muluk.

“Orang yang berpikir doktriner seperti itu mudah dikecohkan pemikirannya dan dibikin simple saja. Misalnya, itu musuh Islam, maka dibom, tanpa berpikir panjang,” kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini.

Jadi, kata Hamdi, ketika orang direkrut menjadi teroris, pola pikir kritisnya memang sengaja dimatikan agar bertaklid buta pada pemimpinnya. Dan biasanya mereka tidak terbuka terhadap orang lain, tidak membuka dialog, dan ekslusif.

Menurut Hamdi, dalam ilmu psikologi, mereka ini mengidap penyakit otoritarianisme. Orang yang mengidap penyakit ini hanya patuh pada pimpinan mereka, taklid buta, menyerahkan jiwa dan raganya pada pemimpinnya.

Orang seperti ini, kata Hamdi, selalu melihat orang luar sebagai ancaman, tidak mau berpikir demokratis, karena berpikir demokratis dianggap melemahkan sendi-sendi dari otoritarianisme itu. “Mareka ini antidemokrasi, tidak suka dengan pembaharuan, selalu curiga pada pembaharuan, sangat puritan, dan sangat dokmatis,” ungkapnya.

“Dan fundamentalisme keberagamaan itu disebabkan oleh cara berpikir yang sangat dokmatis tadi. Secara psikologi, hal tersebut menjadi bibit-bibit seseorang mempunyai sikap radikal,” tegasnya.

Jangan Sekedar Menjadi Muslim di Indonesia

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Gus Dur, Khofifah Indar Parawansa menilai ada yang keliru dari paradigma umat Islam Indonesia. Hal ini tampak karena umat Islam di Indonesia seolah-olah tutup mata dan telinga dengan problematika yang menyelimuti negeri ini.

Menurutnya kebanyakan muslim Indonesia memahami bahwa dirinya adalah muslim yang berada di Indonesia, bukan orang Indonesia yang beragama Islam. ada dua perbedaan esensial dari paradigama ini. Khofifah menyatakan kepada Lazuardibirru, jika paradigma pertama, seakan umat Islam sedang berwisata di Indonesia. Jadi seakan tidak ada sense of belonging atas Indonesia.

“Ada yang merasa saya orang Islam berada di Indonesia, Atau orang Indonesia yang beragama Islam. Itu sangat berbeda pendekatannya. Contohnya saya adalah  orang Islam berada di Indonesia. Kehadirannya bisa jadi seperti wisatawan. Jadi awarnessnya terhadap persoalan bangsa bisa menjadi sangat tidak kuat. Tapi kalau saya orang Indonesia yang beragama Islam, maka jika ada sesuatu yang kurang positif bagi negeri ini  saya harus ikut membenahi” ungkap Khofifah.

Khofifah menambahkan bahwa dalam Islam ada konsep ukhuwah wathoniyah, yang itu berarti tidak perlu lagi ada pertentangan antara Islam dan Indonesia. Toh sedari mula roh ke-Islaman sudah selalu menafasi gerakan membangun bangsa dan negara. 

Jihad Paling Utama Adalah Jihad Memperbaiki Diri Sendiri

Kelompok radikal dan teroris kerap menggunakan kata jihad untuk melegalkan aksi-aksi mereka. Jihad di sini dipahami untuk menegakkan Islam dengan menghalalkan kekerasan bahkan darah orang lain. Tampaknya para radikalis lupa atau sengaja melupakan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi semesta.

Tentu saja akan ada banyak pendapat yang menolak konsepsi jihad para radikalis dan teroris. Salah satunya adalah Haji Bambang, tokoh sentral relawan Bom Bali. Haji Bambang tahu betul betapa sakit dan menderitanya para korban akibat ulah para teroris. Dengan tegas ia menyatakan kepada Lazuardibirru beberapa waktu lalu bahwa aksi terorisme bukanlah jihad sama sekali.

Bagi Haji Bambang sudah jelas dinyatakan dalam al Qur’an bahwa jihad yang paling utama adalah terhadap diri sendiri, bukan diarahkan pada orang lain.

“Jihad yang benar memperbaiki diri, instrospeksi. Setelah jihad atas diri sendiri, baru kemudian orang lain. Dalam artian membantu sesama umat manusia. Itulah mengapa saya terus melanjutkan menjadi relawan” Ungkap Haji Bambang.

Pemaknaan Jihad versi teroris dan radikalis adalah salah satu kesesatan pikir. Hal yang paling kentara adalah luputnya kontektualisasi atas ayat-ayat jihad. Sejatinya apa yang diungkapkan Haji Bambang adalah suatu kontekstualisasi bahwa jihad pada saat ini lebih tepat dipahami sebagai introspeksi dan perbaikan diri.

Presiden Minta Tokoh Agama Jadi Teladan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para pemimpin agama agar bisa menjadi contoh dan teladan bagi umatnya. Menurut Presiden, jika bangsa ini ingin hidup rukun dan bersatu, serta penuh toleransi, maka harus diberikan contoh secara nyata mengenai itu semua.

“Kalau kita ingin masyarakat kita tidak mudah melakukan kekerasan horisontal dan konflik komunal, marilah kita memberi contoh untuk benar-benar mencegah hal-hal yang tidak baik itu, dan tidak sebaliknya memberi angin ke arah itu,” kata Presiden dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad di Istana Presiden, Jumat (25/1/2013).

Presiden menegaskan jika pemimpin dan pemuka agama ingin hukum di negeri ini tegak dan korupsi dapat dicegah dan diberantas maka perlu diberikan contoh dan berjuang dengan gigih agar sasaran itu dapat dicapai.

“Jika kita juga ingin radikalisme dan ekstremisme tidak berkembang maka berjuanglah supaya hal buruk itu tidak terjadi,” ujar Presiden.

Sumber: suarapembaruan.com

Terpidana Bom Bali: Aksi Teror Tak Bermanfaat

Ali Imron Terpidana Bom Bali-I

Ali Imron, terpidana seumur hidup kasus teror Bom Bali I Oktober 2002, menyesali keterlibatannya dalam aksi terorisme di Indonesia. Dalam pelbagai kesempatan, ia juga sudah mengutarakan permintaan maaf baik kepada korban, keluarga korban, maupun pemerintah Indonesia. Menurut dia, aksi teror di bumi pertiwi tidak memberikan manfaat, dan sebaliknya malah mencederai perjuangan Islam.

“Dulu memang saya ikut dalam kegiatan teror. Namun sekarang saya sadar bahwa aksi-aksi pengeboman di Indonesia menyalahi adab jihad, merugikan perjuangan Islam, dan tidak ada manfaatnya,” tutur pria asal Lamongan Jawa Timur ini kepada Lazuardi Birru.

Mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) ini menerangkan, jihad dalam bentuk perang hanya dapat dilakukan dalam situasi peperangan bukan setiap kesempatan. Syarat-syarat peperangan sudah diatur sedemikian ketat dalam hukum Islam.

“Indonesia bukan medan tempur. Maka kalau mau berjihad, berangkat saja ke Irak atau Palestina yang sedang berperang,” tandasnya saat ditemui di ruang besuk tahanan Polda Metro Jaya Jakarta.

Menurut Ale, begitu dia biasa disapa, kelompok teror begitu bersemangat ingin melakukan jihad lantaran seringnya mendapatkan doktrin jihad dalam bentuk perang. “Mereka hanya mendalami ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang peperangan. Tahunya surga hanya bisa diraih dengan jihad, dan jihad cuma dengan berperang. Padahal ada banyak ayat dan hadis lain yang menyebutkan banyak cara untuk masuk surga. Kita menuntut ilmu saja jihad kok, kalau mati di jalan juga syahid. Ini yang tidak disampaikan secara utuh kepada para ikhwan,” imbuhnya.

Ia cukup bersyukur, para para ikhwan sekarang tidak punya kemampuan militer yang mumpuni. Kalaupun punya kemampuan, ya amat terbatas, seperti Bom Cirebon dan Bom Solo.

Lebih lanjut Ale menyadari, saat ini yang bisa membuat Amerika Serikat dan sekutunya jengkel adalah ketika kita bisa berprestasi di tingkat internasional.

“Contoh kecil, anak kita bisa juara Olimpiade sains, itu akan membuat mereka jadi gentar. Sedangkan kalau kita membuat bom, Amerika dan Israel dapat membuat bom yang lebih canggih. Apalagi saat mengebom kita mati sendiri. Malah tertawa mereka,” tutupnya.

Presiden: Apa Guna Demokrasi, Jika Masih ada Konflik

Konflik horizontal, gonjang ganjing politik hingga kerusuhan sosial telah menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia secara keseluruhan. Kondisi itu membuat pemerintahan menjadi tidak berjalan stabil dan berkualitas serta mengganggu iklim investasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku ikut merasa gerah jika itu terus terjadi.

Ungkapan itu disampaikan SBY untuk menjawab pertanyaan dari sejumlah pihak terkait perjalanan demokrasi di Tanah Air, seperti yang disampaikan saat menjadi pembicara dalam ‘Indonesia Democracy Outlook’ yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

“Apa gunanya demokrasi yang kita jalankan di era reformasi kalau masih ada gangguan konflik komunal, kekerasan horizontal, dan lain-lain yang mengganggu iklim investasi dan dunia usaha dan bikin pemerintah tidak bisa jalan dengan efektif. Sudahlah demokrasi tak perlu kita anut,” kata SBY di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/1).

Terkait pertanyaan tersebut, SBY memberikan jawaban, kondisi itu lah tantangan terbesar yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Sesuatu yang harus bisa dicegah dan dihentikan agar tidak mengganggu kehidupan demokrasi.

“Demokrasi tidak menyukai penyalahgunaan kebebasan yang ganggu kebaikan demokrasi itu. Kita sudah lihat UUD mengenai HAM ada 10 pasal. Pasal terakhir itu mengatur pembatasan hak dan kebebasan manakala bertentangan dengan ketertiban umum, agama itu yang sering disalahgunakan,” tandasnya.

Sumber: Merdela.com

Radikalisme dan Terorisme Bukan Bagian dari Dakwah

Dakwah menjadi salah satu pilar penting dalam Islam. Mengglobalnya Islam sebagaimana yang dirasakan hingga saat ini menjadi mungkin berkat gerakan-gerakan dakwah Islam. Namun kesuksesan dakwah in tidak bisa dilepaskan dari strategi dakwah yang dioperasikan.

Tidak mungkin Islam akan diterima suatu penduduk jika ajaran-ajaran Muhammad disampaikan dengan jalur yang berkonfrontasi dengan nilai-nilai yang berlaku di ranah lokalitas setempat. Dalam hal ini Indonesia bisa menjadi fakta real bagaimana dakwah Islam berjalan dengan damai dan elegan seperti yang tampak dari berbagai bentuk akulturasi antara nilai-nilai Islam dan lokalitas.

Namun sayangnya belakangan ada beberapa kelompok Islam yang memahami bahwa dakwah identik dengan penggunaan kekerasan. Atas nama mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mereka tak segan-segan melakukan aksi-aksi kekerasan, pengrusakan dan bahkan pembunuhan sebagaimana dilakukan para teroris.

Menurut KH. Ma’ruf Amin menjadikan radikalisme dan terorisme sebagai metode dan strategi dakwah Islam kontemporer adalah suatu bentuk kesalahan pikir yang sangat fatal. Karena menurutnya dakwah nabi sangat memprimasikan kedamaian dan toleransi.

Jejak dakwah nabi Muhammad SAW bukan sekedar untuk mendisseminasikan ajaran-ajaran Islam atau hanya sekedar menjadikan orang lain menjadi muslim. Melainkan lebih jauh dari itu, nabi menjadikan dakwah sebagai media transformasi sosial untuk pembaruan etika dan moral politik, kemasyarakatan dan etika ekonomi.

Ketua PBNU: Jadikan Terorisme Musuh Bersama

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siradj mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk menjadikan terorisme sebagai musuh bersama. 

"Tidak mungkin kita menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain," katanya di Purwokerto, Rabu malam. 

Said Agil Siradj mengatakan hal itu saat menjadi pembicara dalam "Talk Show: Peran Ulama, Umaroh, dan Umat Dalam Mencegah Terorisme Guna Menciptakan Kamtibmas yang Kondusif" yang diselenggarakan Kepolisian Resor Banyumas di Hotel Aston Purwokerto. 

Menurut dia, manusia memiliki tugas mewujudkan keharmonisan meskipun mereka berbeda agama, suku, dan bangsa. 

Ia mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan negara Islam maupun negara Mekkah. 

Bahkan, kata dia, Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh kaumnya untuk merusak berhala maupun mengganggu umat Nasrani. 

"Umat Nasrani tetap mendapat perlindungan. Semua penduduk Kota Madinah diperlakukan sama oleh Nabi Muhammad," katanya. 

Menurut dia, orang-orang yang berbeda agama bukan merupakan musuh kecuali yang melanggar hukum. 

"Yang boleh menjadi musuh bersama adalah orang-orang yang melanggar hukum. Pengedar narkoba musuh bersama, pejabat yang korupsi musuh bersama," kata dia menegaskan. 

Dalam kesempatan itu, Said mengajak umat Islam untuk mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sehingga dapat menjadi manusia yang berakhlak. 

Menurut dia, Islam adalah agama yang membawa moral dan antikekerasan sehingga tidak boleh ada dakwah dengan kekerasan. 

"Marilah kita wujudkan keharmonisan dalam kehidupan kemasyarakatan," katanya. 

Ia mengatakan Indonesia bukanlah negara Islam namun membela NKRI merupakan bagian dari jihad. 

Saat ditemui usai acara, Said Agil mengatakan, aksi terorisme dapat dipicu oleh faktor pengangguran dan kemiskinan. 

"Pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan, atau ada keinginan balas dendam tetapi tidak tahu siapa yang akan dibalas sehingga menjadi teroris," katanya. 

Menurut dia, ada teroris maupun tidak ada teroris, kiai harus menjadikan masyarakat untuk tidak radikal. 

Disinggung konflik horisontal yang terjadi di Madura, dia mengatakan, hal itu merupakan permasalahan lain. 

"Kalau Madura lain, punya kelebihan dan keistimewaan lain daripada yang lain," katanya. 

Terkait hal itu, dia mengharapkan pemerintah harus benar-benar menegakkan hukum. 

"Kalau salah, dihukum. Kalau masalah ekonomi, pengangguran harus segera ditangani," katanya.

Nasionalisme Kunci Ketahanan Bangsa

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menyatakan nasionalisme kunci ketahanan bangsa dalam melawan pengaruh asing.

“Sayangnya persoalan pokok bangsa ini adalah bagaimana menanamkan nasionalisme,” kata Syahganda dalam Dialog Publik Refleksi 67 Tahun Indonesia Merdeka “Membangun Kemandirian, Memperkokoh Kerja Sama Global” di Jakarta, Jumat.

Pada Dialog diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) itu berharap Republik Indonesia yang telah 67 merdeka sejak 17 Agustus 1945 makin memperkokoh nasionalisme. “Kuncinya adalah nasionalisme,” katanya.

Ia mencontohkan nasionalisme bangsa Iran yang sangat kuat dan mampu melawan kekuatan asing yang ingin mengambil keuntungan di Iran.

Syahganda mengingatkan kalangan elite jangan sampai berkolusi dengan pihak asing yang hanya ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia.

“Cukuplah sudah rakyat ditindas terus sejak zaman penjajahan. Kalau nasionalisme kita kuat akan berani melawan asing. Kalau tidak `bandit-bandit` asing tetap akan melakukan perampokan di negara ini,” katanya.

Bangsa Indonesia, kata dia, harus bisa menguasai teknologi terkini untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kemaslahatan rakyat. “Kalau mau mandiri dan berdaulat, bangsa ini harus menguasai teknologi dan tidak bergantung pada asing,” katanya.

Eskalasi Intoleransi Indikasi Pudarnya Nilai-Nilai Kebhinekaan

Banyak di antara instansi-instansi yang concern pada tema-tema keberagaman, keberagamaan dan toleransi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, melaporkan bahwa kondisi keberagaman tahun 2012 di Indonesia kurang memuaskan. Laporan-laporan tersebut dapat dilihat dari rilis The Wahid Institute, Kementrian Agama dan Kementrian Polhukam.

Sebagai negara yang majemuk ras, agama, suku, budaya dan bahasanya, tentu laporan ini sangat mengkhawatirkan. Ini karena matinya toleransi dalam keberagaman dapat merongrong dan meruntuhkan kebersamaan hidup Indonesia itu sendiri.

Menurut peneliti dari UGM, Najib Azca, fenomena intoleransi yang meningkat tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang berkembang belakangan. Menurutnya pembangunan Indonesia akhir-akhir ini mendorong berkembang-biaknya pola-pola kehidupan konsumtif, komunal dalam komunitas-komunitas parsial sekaligus intoleran pada kelompok identitas di luarnya.

Secara implisit Najib Azca hendak mengatakan bahwa perekat sosial yang bisa menyatukan seluruh elemen bangsa mengalami pengikisan berkat pola-pola kehidupan yang semakin individualis, hedonis dan terfragmentasi. Dalam kondisi semacam ini, Indonesia bisa dikatakan defisit kohesi sosialnya.

Teroris Poso Diduga Bikin Bunker

Polisi menemukan sebuah bunker di kawasan pegunungan hutan Koronjobu, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 29 Desember 2012 lalu. Diduga bunker itu adalah tempat persembunyian kelompok teroris Santoso alias Abu Wardah.

Ruang bawah tanah itu berukuran 4 x 2 meter itu. “Diperkirakan bisa menampung enam orang bersamaan,” kata seorang perwira polisi di Markas Polisi Resor Poso seperti dikutip laman Tempo, Selasa, 1 Januari 2013.

Menurut perwira yang enggan disebutkan namanya itu, bunker tersebut bentuknya sama dengan kamar bawah tanah yang pernah ditemukan polisi di wilayah hutan Tamanjeka pada November 2012 lalu.

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri sudah lama memburu Santoso alias Abu Wardah. Ia diduga terlibat berbagai aksi teror di Poso. Dalam insiden penembakan terhadap rombongan patroli Brimob saat melintas di Desa Tambarana pada 20 Desember 2012 lalu, kelompok Santoso diduga terlibat.

Sementara itu diberitakan Antara, Kepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono akan mengunjungi Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kapolri dan Panglima TNI dari Jakarta langsung menuju ke Kabupaten Poso menggunakan pesawat khusus.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menerangkan, kedatangan kedua perwira tinggi ke Kabupaten Poso itu untuk meninjau keamanan dan berupaya mempercepat pemulihan keamanan.

Dia juga berharap situasi keamanan di Kabupaten Poso segera pulih namun segala kemungkinan yang terjadi harus tetap diantisipasi. Gubernur juga berharap aparat keamanan bisa segera menuntaskan kasus Poso agar tidak terkesan ada pembiaran. 

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia 2012

Dalam laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia 2012 yang dirilis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) disebutkan bahwa proses demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, mengandung banyak risiko. Kehidupan masyarakat menjadi sangat dinamis, hubungan antarkomunitas dan lembaga kerap meruncing, dan muncul hiruk-pikuk yang tak jarang misleading dengan tujuan demokrasi yang diangankan.

Menurut Prof Machasin, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama untuk mengeliminasi potensi resiko tersebut, hal utama yang mendesak untuk diupayakan adalah dengan mengelola dan membina kebhinekaan dengan baik.

Sejatinya banyak hal yang telah dilakukan pemerintah guna menjaga kebhinekaan agar langgeng harmoni. Namun Prof Machasin mengakui bahwa terkadang hal-hal yang telah dilakukan luput dari mata masyarakat.

Atas dasar itulah, laporan tahunan Kemenag ini diterbitkan. “Karena keterbatasan informasi yang diterima dari tangan pertama. Sementara di sisi lain, informasi lain didapat dari sumber lain yang ternyata tak selalu tepat melaporkan, atau kerap terjebak pada bias kepentingan tertentu,” ungkap Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Sangat Kecil Dukungan Warga Poso Pada Kelompok Teror

Santoso, pentolan kelompok teror Poso yang sudah lama menjadi buron kepolisian, diakui oleh Mabes Polri cukup terkenal di kalangan masyarakat Poso. Namun hal itu bukan berarti warga Poso mendukung aktivitas kelompok radikal-teror di sana.

Pandangan itu dikemukakan oleh peneliti kelompok radikal Poso dan Ambon, Najib Azca, Ph.D. Menurut dia, sosok Santoso alias Abu Wardah hanya populer di kalangan kelompok militan baru yang menjelma menjadi kelompok teror.

Lebih dari itu, menanggapi adanya semacam perlawanan dari sebagian kecil warga Poso terhadap kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap beberapa terduga teroris, ia melihat hal itu tidak serta merta bisa ditafsirkan sebagai bentuk pembelaan terhadap kelompok teroris.

“Itu sekadar ekspresi kekecewaan warga terhadap perilaku kepolisian yang represif dalam beberapa penanganan kasus teror, seperti melakukan penahanan yang tidak didasari dengan data yang akurat. Hal ini memicu semacam antipati dari masyarakat terhadap kepolisian,” terang pengajar Departemen Sosiologi FISIP UGM itu kepada Lazuardi Birru.

Namun demikian, lanjut Najib, hal itu bukan merupakan bentuk simpati, dukungan, atau bahkan pembelaaan terhadap kelompok-kelompok teroris.

Saat ditanya apakah mantan kombatan konflik horizontal Poso banyak terlibat dalam aktivitas kelompok teror? penulis buku “After Jihad” ini menjelaskan bahwa pascaperjanjian Malino, tidak ada jalur aktivitas tunggal bagi mereka.

“Sebagian besar dari mereka kembali ke kehidupan normal, menjadi bagian dari masyarakat, harus memikirkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Namun memang sebagian lain yang jumlahnya sangat kecil masih terlibat dengan kelompok-kelompok militan seperti Jamaah Ansharut Tauhid (JAT),” ungkapnya.

Dalam hematnya, ada variasi aktivitas yang cukup luas di kalangan eks kombatan Poso. “Kita tidak bisa melakukan jeneralisasi bahwa semuanya atau sebagian besar masih terkait dengan terorisme,” imbuhnya.

Ia menyerukan agar pemerintah, terutama aparat keamanan, melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, cermat dan teliti mengenai pola-pola kegiatan warga yang sebelumnya terlibat dalam gerakan milisi yang berafiliasi pada kelompok jihad atau kelompok teroris pada masa lalu.

“Bagaimana mereka mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonominya, afiliasi sosialnya, dan sebagainya, itu harus dilakukan pemetaan yang mendalam,” tutupnya.