Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siradj mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk menjadikan terorisme sebagai musuh bersama.
"Tidak mungkin kita menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain," katanya di Purwokerto, Rabu malam.
Said Agil Siradj mengatakan hal itu saat menjadi pembicara dalam "Talk Show: Peran Ulama, Umaroh, dan Umat Dalam Mencegah Terorisme Guna Menciptakan Kamtibmas yang Kondusif" yang diselenggarakan Kepolisian Resor Banyumas di Hotel Aston Purwokerto.
Menurut dia, manusia memiliki tugas mewujudkan keharmonisan meskipun mereka berbeda agama, suku, dan bangsa.
Ia mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan negara Islam maupun negara Mekkah.
Bahkan, kata dia, Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh kaumnya untuk merusak berhala maupun mengganggu umat Nasrani.
"Umat Nasrani tetap mendapat perlindungan. Semua penduduk Kota Madinah diperlakukan sama oleh Nabi Muhammad," katanya.
Menurut dia, orang-orang yang berbeda agama bukan merupakan musuh kecuali yang melanggar hukum.
"Yang boleh menjadi musuh bersama adalah orang-orang yang melanggar hukum. Pengedar narkoba musuh bersama, pejabat yang korupsi musuh bersama," kata dia menegaskan.
Dalam kesempatan itu, Said mengajak umat Islam untuk mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sehingga dapat menjadi manusia yang berakhlak.
Menurut dia, Islam adalah agama yang membawa moral dan antikekerasan sehingga tidak boleh ada dakwah dengan kekerasan.
"Marilah kita wujudkan keharmonisan dalam kehidupan kemasyarakatan," katanya.
Ia mengatakan Indonesia bukanlah negara Islam namun membela NKRI merupakan bagian dari jihad.
Saat ditemui usai acara, Said Agil mengatakan, aksi terorisme dapat dipicu oleh faktor pengangguran dan kemiskinan.
"Pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan, atau ada keinginan balas dendam tetapi tidak tahu siapa yang akan dibalas sehingga menjadi teroris," katanya.
Menurut dia, ada teroris maupun tidak ada teroris, kiai harus menjadikan masyarakat untuk tidak radikal.
Disinggung konflik horisontal yang terjadi di Madura, dia mengatakan, hal itu merupakan permasalahan lain.
"Kalau Madura lain, punya kelebihan dan keistimewaan lain daripada yang lain," katanya.
Terkait hal itu, dia mengharapkan pemerintah harus benar-benar menegakkan hukum.
"Kalau salah, dihukum. Kalau masalah ekonomi, pengangguran harus segera ditangani," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar