Kekerasan Atas Nama Agama Tak Dibenarkan

Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan kerusuhan dan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama seperti yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur, kemarin tidak dapat dibenarkan.

“Tindak kekerasan atas nama apapun, termasuk atas nama agama atau perbedaan aliran keagamaan, tidak dapat dibenarkan,” kata Suryadharma di Jakarta, Senin (27/8/2012).

Suryadharma menyatakan agama mengajarkan kedamaian, tidak mengajarkan kekerasan. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam beragama memang ada, termasuk perbedaan pandangan antara mazhab Syiah dan Sunni. Namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindak kekerasan.

“Setiap persoalan yang muncul karena adanya perbedaan pandangan agar diselesaikan lewat dialog yang konstruktif dan penuh persaudaraan,” ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya sudah meminta kantor wilayah Kementerian Agama setempat untuk memfasilitasi dialog antara pihak yang bertikai.

Dia juga mengimbau semua pihak agar senantiasa mengedepankan toleransi dan prinsip persaudaraan antar sesama pemeluk agama (ukhuwwah Islamiyah), persaudaraan sebangsa (ukhuwwah wathaniyyah), serta persaudaraan sesama manusia (ukhuwwah basyariyah).

Menag meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku kekerasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Prinsip dasarnya, kekerasan atas nama apa pun dan dengan dalih apa pun, tidak dapat dibenarkan,” tandasnya.

Sumber: Antara

Halalbihalal Kebangsaan

Salah satu tradisi Islam di Indonesia, setelah merayakan Idul Fitri biasanya mengadakan silaturahmi yang dikenal dengan halalbihalal. Tradisi saling memaafkan ini dilakukan baik sesama sanak keluarga, karib kerabat, handai taulan, antara pemilik perusahaan dan karyawan, antara pemimpin departemen dan stafnya, antara ulama dan umara, dan seterusnya. Tradisi itu cuma ada di Indonesia karena di belahan dunia Islam lain tidak ada.

Alquran memerintahkan,’’ Wahai umat manusia, sesungguhnya telah Kami ciptakan kamu, sekalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Mengetahui’’ (QS Al-Hujurat, 49:13).

Ayat untuk saling mengenal sesama manusia inilah salah satunya yang melanggengkan tradisi halalbihalal. Setidaknya ada dua arus penafsiran ulama menyangkut ayat tersebut. Pertama, ulama yang menafsirkan secara tertutup, bahwa makna dan tujuan dari ayat itu hanya ditujukan bagi umat Islam.

Sementara ulama kedua menafsirkannya secara lebih terbuka, bahwa ayat tersebut ditujukan bagi bangsa-bangsa dan agama-agama lainnya, tak hanya bangsa Arab dan agama Islam, melainkan kemanusiaan dalam arti sepenuh dan seutuhnya. Tafsir kedua ini lebih sesuai untuk mengaitkan halalbihalal dengan persoalan kebangsaan Indonesia yang kita hadapi sekarang.

Dalam kitab tafsir al-Mizan fi al-Tafsir al-Qur’an misalnya, Muhammad Thabathaba’i menafsirkan bahwa ayat tersebut dibuka dengan kata-kata,’’ Ya ayyuha al-nasu (wahai umat manusia) yang menandakan ayat tersebut tak hanya ditujukan bagi umat Islam tapi seluruh manusia dari suku bangsa dan agama apapun latar belakangnya. Di sini, makna superfisial halalbihalal yang dipraktikan selama ini dapat dikembangkan menjadi persatuan kebangsaan tanpa mengenal agama atau ideologi.

Bagaimanapun, sikap-sikap kemanusiaan semacam itu sangat diperlukan untuk menandingi kecenderungan pada sebagian kecil masyarakat yang membenarkan adanya praktik-praktik kekerasan; praktik kekerasan yang ditimpakan pada komunitas yang berbeda paham ideologi ataupun keagamaan oleh pihak-pihak tertentu, atau fenomena mengerikan seperti tindakan terorisme atau bom bunuh diri atas nama agama.

Seorang ahli syariat Islam di University of California LA, Khaled Abu al-Fadl menyebutkan bahwa sebenarnya tindakan kekerasan tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Islam dilakukan oleh segelintir orang yang tentu sedikit jumlahnya (peripheral).

Namun jumlah yang sedikit tersebut seakan-akan mewakili dari jumlah umat Islam yang banyak. Ini tentu pada gilirannya sangat merugikan umat Islam secara keseluruhan.

Persaudaraan Kebangsaan

Bukankah Hadis Nabi Muhammad saw menyebutkan,’’Belum sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri’’ (HR. Bukhari).

Ini menandakan betapa dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan antarumat manusia, terlepas dari perbedaan agama, ideologi, ras, atau suku bangsa.

Sayang, terlalu banyak muslim di negeri ini tidak melaksanakan keimanan dan ketakwaannya yang sesungguh-sungguhnya. Akibatnya bangsa ini akhirnya terombang-ambing dan karut-marut dilanda berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial maupun politik.

Kehidupan masyarakat penuh dengan ketidakmenentuan, penyakit-penyakit sosial masih eksis. Pengembangan dan pelaksanaan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah) perlu dilakukan dan dikukuhkan secara bersama, saling mendukung, dan bersifat sinergis. Persaudaraan kebangsaan perlu ditopang dengan adanya kesadaran persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) bukan hanya sebatas persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) semata-mata.

Jika hanya mengukuhkan persaudaraan Islam tanpa mengikutkan persaudaraan kemanusiaan, sama halnya mengkutubkan kemanusiaan dalam sebuah blokade-blokade perbedaan agama yang sangat .

Sementara iklim peradaban saat ini pun mengharuskan adanya kerja sama yang terbuka yang dibangun berdasarkan kesadaran bersama, saling menghargai, menghormati, dan mengasihi antarumat manusia untuk membangun peradaban kemanusiaan pada masa kini dan masa mendatang.

Ismatillah A Nu’ad

Peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Jakarta

Sumber: Suara Merdeka, 27 Agustus 2012

Niatkan Mudik untuk Silaturahmi dan Pererat Tali Persaudaraan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj berpesan agar masyarakat yang mudik atau pulang kampung meniatkan diri untuk bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan.

“Niatkan silaturahim dengan orangtua, saudara, tetangga, kiai, guru. Jangan mudik dengan niat mau pamer mobil baru, handphone baru, atau baju baru,” kata Said Aqil saat melepas lebih dari seribu orang yang mengikuti Mudik Bareng NU di halaman Kantor PBNU, Jakarta, Minggu.

Dengan meniatkan silaturahmi, lanjut Kiai Said, maka mudik pun bernilai ibadah. Mudik Bareng NU digelar PBNU melalui Pengurus Pusat Lembaga Takmir Masjid NU bekerja sama dengan Bank Mandiri.

Sebanyak 29 bus berpendingin udara disediakan untuk mengangkut pemudik tanpa dipungut biaya sepeser pun dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan melewati 54 kabupaten/ kota. “Ini mudik bareng yang kita gelar selama kepengurusan PBNU sekarang,” kata Ketua PP LTMNU KH KH Abdul Manan A Ghani.

Pada tahun sebelumnya, PBNU juga bekerja sama dengan Bank Mandiri memberangkatkan 22 bus untuk mengangkut pemudik.

Sementara itu Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri Pahala N Mansury mengatakan, kerja sama dengan PBNU berupa mudik gratis itu merupakan bagian dari komitmen sosial Bank Mandiri. “Melalui kerja sama ini kami berniat membantu saudara-saudara kita yang hendak berlebaran di kampung halaman,” katanya.

Selain mudik bareng, PBNU juga membuka Posko Mudik di 99 titik di jalur Jawa yang juga dikoordinasikan LTMNU.

Sekretaris PP LTMNU Ibnu Hazen menambahkan, posko mudik NU memiliki keunggulan karena berlokasi di masjid sehingga selain melepas lelah dan mampir ke kamar mandi, para pemudik dapat menunaikan shalat dalam suasana yang lebih teduh dan nyaman.

Fasilitas ini berbeda dengan posko-posko lain yang umumnya terbatas pada penyediaan kamar kecil dan tenda berukuran relatif sempit.

Sumber: Antara

Kelola Kemajemukan untuk Kemajuan Bangsa

Kemajemukan bangsa harus dikelola sebagai kekuatan dan potensi yang dapat didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara, bukan sebaliknya menjadi sumber pemicu disintegrasi bangsa. Karena itu, mengelola kemajemukan beragama mutlak diperlukan agar eksistensi bangsa ini tak terancam dan cita-cita tujuan nasional dapat diwujudkan.

“Indonesia secara faktual adalah negara majemuk, baik dari segi suku bangsa, agama, budaya, bahasa maupun karakteristik geografis. Di sisi lain, Indonesia pun mengalami berbagai konflik sosial keagamaan baik intra maupun antarumat beragama,” kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat saat bedah buku “Mengelola Kemajemukan Umat Beragama” di Jakarta, beberapa hari lalu.

Bahrul mengatakan jika dilihat dari sumber terjadinya konflik umat beragama maka dapat dikategorikan dalam tiga faktor yaitu eksogen, endogen dan relasional. Globalisasi, kata dia, telah melahirkan tatanan sosial baru dengan indentitas yang menyebar dan masyarakat yang “cair”.

Menurut dia konflik internasional di berbagai negara, persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan pendidikan, hubungan lintas agama tak lagi merupakan antarbangsa tetapi merupakan hubungan antarmanusia terlepas dari batas geografis. Belum lagi universalisasi HAM, termasuk kebebasan berekspresi dan terorisme internasional.

“Semua itu merupakan pengaruh perkembangan lingkungan strategis global,” ujarnya.

Dia menegaskan pokok persoalan dari konflik akibat lemahnya solidaritas sosial berdasarkan peraturan perundangan, norma kesepakatan sosial, norma agama, dan tata nilai kultural.

Misalnya, lemahnya ikatan kebangsaan umat beragama yang menempatkan kepentingan kelompok agama di atas kepentingan bangsa. Sikap multikultural yang mengakui, menghargai dan bekerja sama belum tumbuh.

“Selain itu, masih adanya ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi antarumat beragama. Termasuk belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan berbagai institusi sosial keagaman,” ucapnya.

Sumber: Kemenag

Jangan Lupakan Jasa Pejuang

Warga negara Indonesia jangan sampai melupakan jasa dan pengorbanan yang pernah dilakukan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI dari tangan penjajah.

“Dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan RI dari tangan penjajah Belanda mereka mengorbankan harta dan jiwa,” kata pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ketika acara berbuka puasa dengan para Pejuang dan Perintis Kemerdekaan RI di Gubernuran di Medan.

Oleh karena itu, menurut dia, pengorbanan dari pejuang kemerdekaan itu harus tetap diingat para generasi muda dan pelajar.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai dan menghormti jasa-jasa para pahlawan.Hal ini juga harus diingat para generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa,” ujarnya.

Dia mengatakan kegiatan berbuka puasa ini merupakan penghargaan terhadap mereka yang berjasa pada bangsa dan negara tercinta.

“Semangat para pejuang dan disiplin yang cukup tinggi itu, harus kita contoh dalam upaya mewujudkan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, sehingga semakin lebih maju dan berkembang,” ucap Gatot. 

Sumber : antara

Dulu Hadapi Teroris Dengan Cara Hard Power, Kini Soft Power

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai mengatakan, Pendekatan terhadap paham radikalisme masa kini berbeda dengan pendekatan di era tahun 1960 silam.

"Dulu, menanggulangi radikalisme dengan cara hard power. Saat itu efektif, namun hasil yang didapat sementara," ujar Ansyaad Mbai dalam pidatonya membuka seminar nasional tentang pendidikan sebagai solusi radikalisme di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Saat ini, menurut Ansyaad, pendekatan yang dilakukan pemerintah, khususnya BNPT tidak dengan hard power karena dinilai tidak efektif. "Teroris itu kan bertameng agama, oleh karenanya juga harus menggunakan pendekatan agama juga," jelas Ansyaad.

Dengan melakukan soft power yakni dengan proses deradikaliasi, Ansyaad mengatakan proses ini tentunya tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah.  "Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi menanggulangi radikalisme dengan pendekatan soft power," kata Ansyaad Mbai.

Umat Budha Akan Gelar Aksi Solidaritas Untuk Rohingya

Umat Buddha siap menggelar aksi solidaritas terhadap etnis Rohingya yang mengalami kekerasan di Myanmar sebagai bentuk kepedulian antarumat beragama.

Umat Buddha tak berjalan sendirian. Mereka juga akan merangkul umat Islam untuk mengikuti gerakan penyelamatan ini serta terus menyuarakan aspirasi hingga ke taraf internasional.

Bersama komunitas masyarakat dan agama lain, mereka akan menggelar unjuk rasa di kantor Kedutaan Besar Myanmar atau Bundaran Hotel Indonesia pada Jumat besok, 3 Agustus 2012, sebagai tanda keprihatinan atas kasus Rohingya.

“Kita akan bergerak bersama dengan umat Islam. Sekarang ini masih dalam tingkat pembicaraan mencari solusi bersama. Kemudian ini akan disampaikan kepada kedutaan besar Myanmar dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta,” ujar Biksu Jimmu Gunabadhra dari Lembaga Bantuan Hukum Buddhis Indonesia seperti dilansir INILAH.COM saat acara ‘Bincang Rohingya!’ di Masjid Salman ITB, Kota Bandung, Kamis 02 Agustus 2012.

Aksi menolak kekerasan terhadap etnis Rohingya ini tidak hanya ditujukan oleh umat Buddha kepada mereka yang ada di Myanmar. Tapi juga seluruh dunia. Karena di sudut dunia manapun manusia yang tertindas, harus dibela.

“Dan aksi itu tidak hanya terhadap etnis yang tertindas di Myanmar. Di sudut dunia manapun bila ada manusia yang tertindas pasti ditentang apalagi kita dari Indonesia. Karena tidak sesuai dengan pembukaan UUD dan piagam PBB,” jelasnya.

Lebih dari itu ia menyesalkan isu yang berkembang bahwa tragedy Rohingya adalah konflik umat Buddha versus Islam. Menurut Jimmu, umat Buddha tidak pernah berkonflik dengan manusia atau umat agama lain. “Bahkan membunuh ayam pun kami tidak bisa,” ujarnya seperti dikutip Tempo.

Ia lantas mempertanyakan umat Buddha yang terlibat konflik agama dan kemanusiaan di Myanmar. “Di mana letak kebuddhaannya? Sepertinya salah ajaran pada agamanya itu,” katanya.

Dasar sikap umat Buddha untuk Rohingya, kata Jimmu, yaitu maitri. Prinsip itu menekankan cinta kasih yang universal, tidak hanya kepada manusia juga hewan dan makhluk hidup lain di dunia. “Masalahnya, suku Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh negara sendiri dan dianggap sebagai pendatang gelap,” ujarnya.

Sumber: tempo.co

Ramadhan Jangan Ada Aksi Sweeping, Semua Harus Menghormati Bulan Suci

Pada saat ramadhan biasanya ada saja organisasi masyarakat atau sekelompok orang muslim yang melaksanakan aksi sweeping terhadap tempat hiburan, rumah makan dan tempat “maksiat”. Bahkan tidak jarang aksi sweeping berakhir dengan perbuatan tak menyenangkan seperti perusakan tempat/sarana prasarana, penutupan paksa, dan lainnya. Niat mereka memang baik untuk mengurangi dan mencegah kemaksiatan dan perbuatan terlarang lainnya namun dalam praktik di lapangan justru aksinya telah mencederai cita-cita Islam dan kesucian ramadhan. Selain itu tindakan tersebut tidak menunjukkan sikap tidak cinta damai dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Guru besar sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yusron Razak menilai, aksi sweeping dengan kekerasan/perusakan tempat hiburan yang dilakukan kelompok tertentu merupakan tindakan yang bertentangan dengan cita-cita Islam yang mencintai kedamaian. Dia sangat tidak setuju apabila selama pelaksanaan ibadah puasa ada perilaku kekerasan dalam bentuk apa pun. Masyarakat diminta tidak menodai agama dan kesucian ramadhan melalui tindakan kekerasan terhadap sesama. “Saya tidak setuju ada kekerasan dalam bulan puasa apalagi mengatasnamakan agama. Agama jangan dimanipulasi untuk kepentingan tertentu,” kata Yusran ketika ditemui di Gedung Kopertais Wilayah I DKI Jakarta.

Menurut dia tindakan sweeping atau penutupan tempat hiburan dan sejenisnya bukan kewenangan masyarakat sipil melainkan tugas pemerintah atau pihak berwajib. Masyarakat sipil tidak diperkenankan melakukan tindakan tersebut. 

Apabila masyarakat bertindak demikian maka telah melampaui kewenangannya dan merebut kewenangan aparat kepolisian. Masyarakat hanya bertanggung jawab memberikan laporan ke pihak berwajib apabila melihat kemungkaran di sekitarnya. Tindakan eksekusi di lapangan menjadi tanggung jawab kepolisian. 

“Apabila eksekusi penutupan dilakukan warga sipil maka bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” tegasnya.

Untuk mencegah aksi sweeping tempat hiburan tidak terus berulang dari tahun ke tahun pemerintah diminta membuat aturan khusus mengenai mekanisme operasi tempat hiburan ketika umat muslim berpuasa supaya ibadahnya tidak terganggu. Pemerintah juga diminta memberikan jaminan keamanan kepada pengusaha hiburan dan rumah makan selama ramadhan.

Menurut dia fenomena sekelompok muslim yang tiap tahun beraksi menutup atau merusak tempat hiburan menunjukkan bahwa masyarakat belum puas terhadap kinerja pemerintah dan kepolisian dalam mencegah kemungkaran di bulan puasa. Kinerja aparat kepolisian masih lemah dan tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga masyarakat kerap bertindak sendiri melakukan sweeping ramadhan.

Yusran meminta jika ada oknum yang berbuat kekerasan harus diproses secara hukum. Kepolisian harus menindak tegas mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Ormas yang tidak patuh terhadap hukum maka pemerintah atau aparat berwajib berhak menegakan hukum kepada mereka.

“Apabila masyarakat ingin melarang atau membatasi jam operasi tempat hiburan dan rumah makan selama ramadhan seyogyanya dilakukan melalui dakwah yang bijak dan toleran. Masyarakat harus saling menghormati sesama. Apabila ada tempat hiburan dan rumah makan yang masih beroperasi saat ramadhan maka diminta tidak secara terbuka/terang-terangan,”ia menyarankan.

Tragedi Kemanusian di Rohingya Jadi Benih Radikalisme?

Kekerasan etnis Rohingya dan Rhakine memangsa 78 orang tewas pada Juni lalu, sementara sejumlah 90.000 orang mengungsi. Tindak kekerasan itu bermula dari desas-desus mengenai seorang perempuan Rhakine yang diperkosa tiga etnis Rohingya.

Baru-baru ini ada laporan yang belum dikonfirmasikan kebenarannya mengenai dua pengungsi Rohingya yang ditahan aparat Bangladesh karena diketahui intensif berhubungan dengan kelompok militan terlarang di Bangladesh, Jamiat-ul Mujahidin. Militansi kaum Rohingya sendiri sempat bersemi pada awal 1980-an dan 1990-an namun tidak berlangsung lama.

Badan-badan keamanan dan intelijen Bangladesh khawatir Jamiat-ul Mujahidin ini akan menggunakan etnis Rohingya sebagai tempat penyemaian bibit radikalisme yang bisa mengubah hubungan Bangladesh–Myanmar menjadi semakin masam.

Setelah kekerasan membara di Rakhine, Taliban Pakistan menampilkan diri sebagai pahlawan pembela kaum muslimin Rohingyaa dan mengatakan “kami akan membalas dendam darah Anda”. Hizbullah dan Taliban Afghanistan juga menyatakan dukungan kepada etnis Rohingya