Konflik horizontal, gonjang ganjing politik hingga kerusuhan sosial telah menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia secara keseluruhan. Kondisi itu membuat pemerintahan menjadi tidak berjalan stabil dan berkualitas serta mengganggu iklim investasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku ikut merasa gerah jika itu terus terjadi.
Ungkapan itu disampaikan SBY untuk menjawab pertanyaan dari sejumlah pihak terkait perjalanan demokrasi di Tanah Air, seperti yang disampaikan saat menjadi pembicara dalam ‘Indonesia Democracy Outlook’ yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
“Apa gunanya demokrasi yang kita jalankan di era reformasi kalau masih ada gangguan konflik komunal, kekerasan horizontal, dan lain-lain yang mengganggu iklim investasi dan dunia usaha dan bikin pemerintah tidak bisa jalan dengan efektif. Sudahlah demokrasi tak perlu kita anut,” kata SBY di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/1).
Terkait pertanyaan tersebut, SBY memberikan jawaban, kondisi itu lah tantangan terbesar yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Sesuatu yang harus bisa dicegah dan dihentikan agar tidak mengganggu kehidupan demokrasi.
“Demokrasi tidak menyukai penyalahgunaan kebebasan yang ganggu kebaikan demokrasi itu. Kita sudah lihat UUD mengenai HAM ada 10 pasal. Pasal terakhir itu mengatur pembatasan hak dan kebebasan manakala bertentangan dengan ketertiban umum, agama itu yang sering disalahgunakan,” tandasnya.
Sumber: Merdela.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar