Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, kekerasan horizontal di tengah masyarakat tidak hanya menjadi urusan polisi. Semua pihak, terutama para pemimpin di daerah, juga harus terlibat aktif mencegahnya.
“Kekerasan horizontal bukan urusan polisi semata. Di tiap level pemerintahan, sudah ada pemimpinnya,” ujar Yudhoyono, Rabu 25 Juli 2012, di Kantor Kejaksaan Agung.
Hal tersebut disampaikan Presiden ketika membuka rapat koordinasi bidang hukum di Kantor Kejagung. Rapat juga diikuti oleh Wakil Presiden Boediono.
Yudhoyono meminta, jika sudah ada tanda-tanda kekerasan antaretnis, kekerasan antar-umat beragama, semua pihak harus aktif melakukan pencegahan. “Tidak ada alasan untuk tidak mencegahnya sejak dini,” ucapnya.
Sementara itu menyikapi rentetan kekerasan yang terjadi di Indonesia, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia, Benny Susetyo menilai hal itu akibat lemahnya kepemimpinan.
“Pemimpin seharusnya tidak hanya mengimbau, sebaliknya bertindak sesuai amanat konstitusi, untuk memberi perlindungan dan rasa aman kepada semua warga negara,” tutur Benny di Jakarta.
Selama ini dalam hemat Benny, Presiden SBY lebih banyak mengimbau dan memberi instruksi. Padahal amanat konstitusi untuk melindungi warga negara, kata Benny, seharusnya dijalankan dengan mendorong tata kelola penegakan hukum.
Regulasi, lanjut dia, sebenarnya sudah cukup. Namun, tiadanya kehendak menjalankan aturan itu belum terlihat. Salah satu faktor penentunya adalah pada kepemimpinan yang reaktif, bukan proaktif untuk menegakkan hukum.
“Pemimpin harus memiliki niat politik untuk memutus tali kekerasan melalui pendidikan nilai-nilai antikekerasan, serta menegakkan hukum. Ini tidak pernah menjadi acuan kebijakan, sekadar wacana,” tandasnya.
Sumber: Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar